Pengikut

Iklan

FORMAT Menggelar Audensi Dengan Komisi 4 DPRD Kabupaten Pasuruan, Terkait Program UHC Diduga Syarat Kepentingan BPJS

Kamis, 19 Januari 2023, Januari 19, 2023 WIB Last Updated 2023-01-19T15:22:34Z
masukkan script iklan disini
masukkan script iklan disini

Jurnalis:Ridoi


Pasuruan,(GerakNusantara.com) -
Program UHC ( Universal Health Coverage ) yang menjadi program andalan Pemerintah Kabupaten Pasuruan menjadi sorotan para aktivis dan pegiat sosial, diruang DPRD Kabupaten Pasuruan Forum Rembuk Masyarakat Pasuruan ( FORMAT) menggelar Audiensi dengan komisi 4 yang juga dihadiri Ka. DINKES, Dir. RSUD Bangil dan Grati serta BPJS Kabupaten Pasuruan. Kamis  (19/01/2023).


Dalam kesempatan tersebut ketua Format Ismail Makky menyatakan,  program UHC ini banyak menimbulkan penafsiran berbeda oleh masyarakat  karena minim sosialisasi, masih banyak kasus yang ditemui terkait layanan UHC



Menambahkan pula anggaran UHC  mencapai Rp 151 milyar dari dana bagi hasil cukai dan tembakau DBHCT merupakan awal pintu masuk ke tindak pidana korupsi dan juga diduga UHC adalah praktek bisnis dari BPJS, itu dapat diindikasi dari banyaknya tunggakan BPJS,"ujarnya 


Gus Shobih ketua komisi 4 DPRD dari farksi PKB mengatakan, pelayanan kesehatan program UHC ini harus benar-benar memberikan mutu yang bisa diandalkan  "Pelayanan UHC yang terbatas ini diharapkan bisa memberikan hal yang  positif bagi masyarakat Pasuruan "



Anggota komisi 4 Trilaksono dari Fraksi Partai Golkar  menambahkan, selama ini saya melihat beberapa daerah memberikan pelayanan tidak terbatas, atau tidak ada batasan klasifikasi penyakit. "Adanya pembatasan kesehatan oleh BPJS seharusnya tidak perlu dilakukan sehingga masyarakat pasuruan bisa mendapatkan kesehatan yang baik dan berkualiatas," ujar Trilaksono.


Ditempat yang sama Ani Latifah kepala dinas kesehatan mengatakan bahwa program UHC merupakan sistem jaminan kesehatan seluruh warga negara.


Menurutnya, UHC Ini merupakan program untuk masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan. Diperkirakan 1 juta 600 ribu jiwa yang terkafer kesehatanya,  namun saat ini cuma 1juta 300 jiwa masih belum memenuhi sarat. 



"Progran UHC Ini harus 95 persen dari jumlah penduduk. UHC ini bersumber dari DBHCHT. data yang kami input berdasarkan data dari dinas kependudukan dan catatan sipil serta dari Dinsos sebab dinsos memiliki data warga miskin.


Ani berharap program UHC  masih baru, kita berterimakasih atas masukan dan kritikan semoga UHC mampu  menjamin kesehatan warga pasuruan

Komentar

Tampilkan

Terkini