Pengikut

Iklan

Di duga Ciderai janji, PT.Gran Handa Indonesia Disomasi Karena Melanggar Undang-undang Ketenagakerjaan.

Kamis, 21 April 2022, April 21, 2022 WIB Last Updated 2022-04-21T11:22:18Z
masukkan script iklan disini
masukkan script iklan disini


Pasuruan,(GerakNusantara.com) -
Kuasa Hukum Salah Satu Mantan Karyawan PT.GRAN HANDA INDONESIA, Ainul Yaqin SH,Telah melayangkan Somasi kepada pihak Pimpinan PT Gran Handa Indonesia.(21/04/22)


Surat Somasi yang dilayangkannya ke alamat kantor pihak PT.GRAN HANDA INDONESIA di Desa, Watugede, Gerongan, Kec. Kraton, Kabupaten Pasuruan,atas dasar pengaduan dari mantan salah satu pekerja perusahaan tersebut.


"Kami selaku kuasa hukum klien kami atas Nama (MT),yang Tempo dulu pernah menjadi bagian dari Pekerja dari PT Gran Handa Indonesia,Lalu pihak PT masih memperkerjakan saudara MT dengan membuat perjanjian kerja selama 1tahun tertulis didalam surat perjanjian,namun sangat disayangkan pihak PT Memutuskan Perjanjian sepihak,Sehingga Klien Kami merasa Di Rugikan,di ingkari dan ciderai tanpa adanya surat Peringatan /Pemberitahuan (SP)" jelas Ainul Yaqin SH kepada Awak Media


Selaku kuasa hukum kliennya, Ainul Yaqin SH memberikan keterangan bahwa pihaknya mensomasi pihak PT Gran Handa Indonesia, dalam hal ini PT Gran Handa Indonesia,Besar Harapan kami agar supaya membalas Somasi yg kami layangkan.


Ainul Yaqin SH menjelaskan, saat menemukan jalan buntu, kliennya tersebut akan melapor ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten (Disnakerkab) Pasuruan.


Ia menyayangkan pihak PT Gran Handa Indonesia Melakukan Pemutusan Perjanjian sepihak sehingga perjanjian tersebut di anggap Cidera (ingkar Janji) Ainul Yaqin SH dan Partner nya untuk mewakilinya sebagai kuasa hukum. 


"Bahwa sebagaimana pihak PT Gran Hande Indonesia tidak Pernah Melakukan Surat Peringatan kepada klien kami,Padahal sudah jelas Pengaturan pemberian surat peringatan (SP) pada masa UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.


Pengaturan pemberian surat peringatan sebelumnya diatur dalam Pasal 161 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kami menduga tergugat melakukan tindak pidana ketenaga kerjaan seperti diatur dalam pasal 156 jo 185 UU nomor 11 tahun 2020 dengan sanksi minimal 1 tahun maksimal 4 tahun kurungan dan atau denda paling sedikit seratus juta dan paling banyak Empat ratus juta (rupiah)," Pungkas Advokad Muda ini.


Jurnalis Ali

Sumber Advokad

Komentar

Tampilkan

Terkini