Pengikut

Iklan

PENERAPAN KEBIJAKAN PROGRAM KB DI INDONESIA BERDAMPAK DARI SEGI EKONOMI,POLITIK DAN SOSIAL

Kamis, 13 Januari 2022, Januari 13, 2022 WIB Last Updated 2022-01-13T08:27:18Z
masukkan script iklan disini
masukkan script iklan disini


JAKARTA, (GerakNusantara.com) - Kebijakan kependudukan dibedakan ke dalam dua tujuan. Pertama, kebijakan yang bertujuan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Kedua, kebijakan yang bertujuan pada perbaikan tingkat sosial dan ekonomi, seperti pengaturan migrasi, kebijakan pelayanan terhadap penduduk usia lanjut, serta kebijakan-kebijakan berkualitas yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi.


Kebijakan kependudukan yang berorientasi secara umum sifatnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kebijakan kependudukan yang pronatalis dan kebijakan kependudukan yang antinatalis.


Kebijakan kependudukan yang banyak dianut saat ini adalah yang antinatalis. Kebijakan ini mempunyai tujuan utnuk menurunkan angka kelahiran. Negara-negara yang menjalankan program KB termasuk ke dalam kelompok negara yang antinatalis.



Pada awalnya tujuan pemerintah Republik Indonesia melaksanakan program KB adalah untuk menekan angka kelahiran yang begitu tinggi. Kemudian program ini berkembang kearah yang begitu tinggi.


Kemudian program ini berkembang kearah mencegah kematian atau mengatur jarak kelahiran anak, perawatan kesehatan ibu dan anak, pendidikan keluarga, pendapatan keluarga dan kesejahteraan keluarga KB ini menjadi suatu kebutuhan keluarga bukan saja untuk merencanakan dan menunda kelahiran, tetapi lebih kearah pada perbaikan kualitas hidup.



Bukan saja di daerah perkotaan tapi di pedesaan pun kebutuhan KB mulai terasa penting bagi keluarga. Dilihat dari aspek sosial ekonomi dampak yang ditimbulkan antara lain: 


- Masalah pemenuhan kebutuhan pangan, 

- Perumahan, 

- Kesehatan, 

- Pendidikan, 

- Penyediaan lapangan kerja. 



Dari segi poliitk program KB pasca reformasi mendapatkan banyak kritik dari para pemerhati gender di Indonesia. Para feminis beranggapan bahwa program KB dapat tetap dilanjutkan, tetapi pemerintah harus mengubah paradigmanya.


Karena keadaan ekonomi yang naik turun dengan jumlah penduduk lebih dari 200 juta, pemerintah tentu merasakan beban yang berat, keluarga berencana masih menjadi harapan, namun harus juga memperhatikan hasil-hasil konferensi internasional yang berkaitan dengan pembangunan dan kependudukan.



Bahwa oleh sebabdaripada itu, mengenai hak reproduksi perempuan menjadi salah satu hal untuk di implementasikan oleh pemerintah dalam kebijakan- kebijakannya.



Penulis : Vanja Dio Nur Rohman 

(Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo )

Komentar

Tampilkan

Terkini