Pengikut

Iklan

Potensi Perkembangan Ekonomi di Sidoarjo Kota UKM

Rabu, 15 Desember 2021, Desember 15, 2021 WIB Last Updated 2021-12-15T12:59:50Z
masukkan script iklan disini
masukkan script iklan disini


SIDOARJO, (GerakNusantara.com) - Pemkab Sidoarjo terus mempercepat proses sertifikasi aset daerah untuk memberi kejelasan status tanah dan bangunan aset daerah guna mencegah potensi korupsi atau penguasaan oleh pihak lain. 


Tim percepatan sertifikasi aset daerah yang dibentuk Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali saat ini terus melakukan verifikasi dan validasi data aset.



Total ada 1.926 bidang aset yang sudah masuk sistem Kartu Inventarisasi Barang (KIB) dan akan di proses untuk diajukan pembuatan sertifikat Badan Pertahanan Nasioal (BPN). 


Dari jumlah itu yang sudah di inventarisasi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sidoarjo dan sudah diajukan ke BPN sebanyak 1.357 bidang asset. BPKAD menargetkan sampai akhir tahun 2021 ada penambahan 350 bidang aset lagi yang rampung dan diajukan ke BPN.



“Sesuai arahan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), semua aset milik pemerintah wajib di sertifikasi. Ini untuk menghindari penyalahgunaan, untuk menghindari korupsi,” ujar Bupati Muhdlor, Selasa (14/12/2021).


“Tim percepatan sudah kita bentuk November kemarin dan sampai hari ini berhasil memproses 1.357 bidang asset dan sudah di serahkan ke BPN untuk dilakukan verifikasi lapangan,” imbuhnya.



Penyelamatan aset milik Pemkab Sidoarjo itu juga melibatkan 40 pemuda yang tergabung dalam relawan “Ranger Aset Daerah”. Relawan pemuda ini diminta Bupati Muhdlor membantu verifikasi data di lapangan, termasuk survei dan pengukuran.


Bidang aset yang dilakukan percepatan sertifikasi diantaranya Ruas Jalan Kabupaten, Rumah Dinas Pengairan, Sekolah Dasar Negri, Sekolah Menengah Negeri, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Prasarana Umum atau Fasilitas Umum, Gedung dan Perkantoran milik Pemkab Sidoarjo, termasuk rumah dinas dokter puskesmas dan pasar.



“Penyelamatan asset pemkab ini harus cepat dilakukan untuk mencegah potensi korupsi, termasuk diambil atau dikuasai oleh pihak pihak tertentu. Oleh sebab itu kita libatkan relawan yang memang punya kemampuan di bidangnya. Kita relawan yang memang punya kemampuan di bidangnya. Kita libatkan dalam verifikasi lapangan, kemudian data itu akan di proses dan di cek oleh BPKAD Sidoarjo,” terang Gus Mudhlor. 



Penulis    : Melinda Astari (Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Prodi Administrasi Publik FBHIS )


Komentar

Tampilkan

Terkini