Pengikut

Iklan

Tentara LGBT Indonesia

Jumat, 08 Oktober 2021, Oktober 08, 2021 WIB Last Updated 2021-10-08T11:58:41Z
masukkan script iklan disini
masukkan script iklan disini


SURABAYA, (GerakNusantara.com) - Perjuangan DAS, mantan tentara Angkatan Laut berpangkat letnan dua, menolak kriminalisasi atas orientasi seksualnya membentur dinding. 


Upaya bandingnya ditolak Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya. Dengan demikian, vonis peradilan pertama yang digelar pengadilan yang sama, berupa pemecatan dan pidana enam bulan penjara, tetap dilaksanakan.


Putusan ini menjadi kasus pemidanaan tentara homoseksual yang kesekian. Kriminalisasi ini sering terjadi meski hukum Indonesia tak melarang hubungan sesama jenis.



Menurut catatan putusan persidangan, DAS telah melakukan hubungan sesama jenis dengan sembilan laki-laki lain selama 2017-2019. Lima orang di antaranya adalah sesama tentara. Rekaman putusan tidak menunjukkan hubungan seksual itu dilakukan dengan paksaan.


Perbuatannya itu membuat DAS didakwa melanggar KUHP Pasal 281 ayat 1 tentang melanggar kesusilaan secara sengaja dan terbuka, serta KUHP Militer Pasal 103 ayat 1 tentang pembangkangan militer terhadap perintah dinas. Ini pasal yang lazim dipakai untuk menghukum tentara homoseksual.



Perintah dinas yang dimaksud adalah Telegram Panglima TNI No. ST/398/2009 dan No. ST/1648/2019. Kedua telegram tersebut menyebut lesbian, guys (begitu ditulis di putusan pengadilan), bisexual, dan transgender (LGBT) tidak boleh dilakukan prajurit, bertentangan dengan disiplin militer, dan merupakan pelanggaran berat di lingkungan TNI.


Atas dakwaan tersebut, majelis hakim setuju bahwa menjadi tentara gay adalah bentuk pelanggaran asusila dan melawan perintah atasan. Berita ini jadi penerus kabar buruk sebelumnya ketika seorang sersan dua di Manado dipecat dari satuannya, Juli kemarin, karena kasus serupa.



Kepada VICE, Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu menjelaskan tafsir “perintah pimpinan” membuat KUHP Militer Pasal 103 sebagai beleid bermasalah karena jadi alat menjerat tentara LGBT.


REDKASI.

Komentar

Tampilkan

Terkini